perkembanga situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

Mata pelajaran: IPS Sejarah

Kelas: VII SMP

Kategori: masa demokrasi terpimpin

Kata kunci: Perkembangan situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin

Kode kategori berdasarkan kurikulum KTSP: 12.3.4

=========================================

 

 

JAWABAN:

 

 

Perkembangan situasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yaitu kondisi perekonomian Negara dan keuangan Indonesia mengalami kondisi yang memprihatinkan. Untuk mengatasi kondisi ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

 

 

PEMBAHASAN LEBIH LANJUT:

 

 

Adapun penyebab krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin yaitu

a.Muncul  kekacauan politik.

b.Soekarno menolak pembentukan Federasi Malaysia sehingga IMF tidak memberikan pinjaman dana kepada Indonesia.

c. Adanya kebijakan dari Menteri DJUANDA yang mengurangi subsidi dan memangkas anggaran dana pemerintah.

d. Adanya kebijakan Soekarno yang lebih menguntungkan golongan kiri dan menolak sesuatu yang berkaitan dengan dunia barat.

 

Karena adanya krisis ekonomi tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi antara lain:

a.Membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional

(Bappenas)

b.Menurunkan nilai uang (Devaluasi)

c.mencetuskan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

d.Kebijakan pemerintah lainnya

 

 

Dalam usaha perdagangan, pemerintah mengeluarkan peraturan tanggal 17 April 1964 mengenai adanya Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (Kotoe) dan Kesatuan Operasi (Kesop). Kotoe bergerak secara sentralistik untuk mengatur perekonomian negara, sedangkan tujuan dibentuk Kesop adalah untuk meningkatkan sektor perdagangan.

 

Pada tahun 1963, Depernas berganti nama menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. BAPPENAS memiliki tugas yaitu :

a.Menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

b.Mengawasi pelaksanaan pembangunan.

c.Menilai kerja mandataris MPRS.

 

Devaluasi dilakukan dengan tujugan guna mengatasi inflasi yang tetap tinggi, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah, sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :

a.Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00.

b.Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00

c.Semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00 dibekukan.

 

Pembentukan Deklarasi ekonomi (dekon) yakni pada tanggal 28 Maret 1963. Pembentukan dekon dengan tujuan guna menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

 

Karena adanya defisit dari tahun ke tahun semakin meningkat menjadi 40 kali lipat. Defisit yang semakin meningkat tersebut dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan yang matang, sehingga menambah berat beban inflasi.

 

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, pada tanggal 11 Mei 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Penetapan Presiden No. 8 Tahun 1965 tentang Bank Tunggal Miliki Negara. Bank tersebut kedudukannya di bawah urusan menteri bank sentral. Bank-bank pemerintah menjadi unit-unit dari Bank Negara Indonesia.

 

Semoga bermanfaat :)

(Lt)

 

keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram.